setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut. [3] Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut

(2) Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan Daerah khusus, yang selanjutnya disebut Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. 2) Pasal 18 ayat (2) dinyatakan, “Pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan. Daerah Tingkat I (disingkat Dati I) adalah nama pembagian administratif di Indonesia di bawah tingkat nasional. Pengertian Kecamatan. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota. Pasal 31. Diperoleh penetapan pemberhentian; 3. Pasal 18 Ayat 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas. Dalam menjalankan tugasnya, seorang bupati dibantu wakil bupati. Rumusan tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimuat dalam Pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut: 1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah;dan DPRD. berakhirnya masa jabatan kepala daerah masing-masing di setiap daerah yang 3 Lihat Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 . Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, tahun 2010 ada 206. 11 Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Berkaitan dengan hal itu tersebut maka dapat kita lihat bahwa didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menganutmenyebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). 4. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Daerah setingkat provinsi: Pasal 1 (2) Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai IKN Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat. (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, ntuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Lembaga teknis daerah kabupaten atau kota. Perkara-perkara tersebut diputus melalui Putusan MK No 67/PUU-XIX/2021,. com – Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kecamatan menjadi kunci penting dari pelayanan masyarakat pada tingkat daerah. Peraturan yang mengatur segala hal mengenai provinsi ada dalam. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati. pemerintah pusat. dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Kepala daerah yang berwenang untuk mengatur masing-masing tingkat daerah di. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban Kepalac. Kepala daerah provinsi disebut gubernur. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sehingga paling lambat tanggal 30 November. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah. Didalam menjalankan Undang-Undang tanggal 23-11-1945 Pemerintah telah memenuhi beberapa kesulitan jang ta’ mudah dipetjahkan, oleh karena menurut faham kami : Undang-Undang itu tidak disertai “memorie van toelichting” jang lazim disertakan dalam tiap-tiap rentjana Undang-Undang. Sementara kepala daerah untuk tingkat provinsi disebut sebagai gubernur, untuk tingkat kabupaten disebut bupati, dan untuk tingkat kota disebut walikota. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Pasal 30. Kepala pemerintah daerah provinsi adalah gubernur, kabupaten disebut Bupati, dan. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1 ) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Desember 28, 2017 1 min read. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, Dadang Sundawa, dkk. perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu. com – Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota. Presiden berhak mengangkat. Hukuman kepada kepala pemerintahan adalah mosi tidak percaya. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. 1994. by Jagad ID. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebuah provinsi terdiri atas gabungan beberapa pemerintahan kabupaten atau kota. 22 Tahun 1999 merupakan penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip NKRI. com, Jakarta Daerah otonom adalah wilayah administratif di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. 2 Pemerintah Daerah Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Pemerintahan kabupaten dipimpin bupati, sedangkan pemerintahan kota dipimpin wali kota. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kedua, kesuksesan otonomi daerah bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Maret 14, 2023. 1. Kepala Daerah. 1. (3). Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang kewajiban serta larangan. Adapun dalam tiap-tiap daerah tersebut terdapat pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya diatur oleh undang-undang. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi enyelenggaraan p pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. APA & SIAPA KEPALA DAERAH Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. 2021Kepala Daerah. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan. Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. A. Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. 2008. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Prinsip utama dari negara kesatuan adalah peletakan kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan pengelolaan negara di tangan pemerintah pusat. Kepala Daerah . Nah, kali ini kita akan membahas soal tersebut yang juga menjadi materi PPKn kelas 10 SMA. com. Presiden E. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. 5Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting, dan masih diberlakukan. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Abdullah, 2005: 53). (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota. Ulèëbalang ( bahasa Melayu: hulubalang) adalah kepala pemerintah dalam kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah atau sagoë, yaitu wilayah setingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang. Jawaban: yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih. (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: a. UNDANG-UNDANG 1945 NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah. dipimpin oleh camat. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. id - Pembagian wilayah provinsi menjadi salah satu hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua tanggal 19 Agustus 1945. 22. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 3. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Adapun pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan. Struktur Organisasi Kecamatan. Daerah-daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah hingga kepala/wakil kepala daerah baru (kepala daerah definitif) terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak nasional pada tahun 2024. Kepala daerah dibantu oleh satu wakil kepala daerah. Kepala Daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis dipilih oleh rakyat secara langsung berdasarkan UU No. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diketahui bahwa memang fungsi dibentuknya PP 32/2018 bukanlah untuk mengatur tata cara Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) yang ingin menjadi calon bupati atau wakil bupati (kepala daerah/wakil kepala daerah) seperti yang Anda tanyakan. Diperoleh penetapan pemberhentian; 3. Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. pemerintah daerah dan DPRD, setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah, untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten kota disebut walikota dan untuk daerah kabupaten disebut bupati. Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. kesejahteraan rakyat. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daeraah yang disebut kepala daerah, dan yang dimaksud “Kepala Daerah” adalah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kita disebut Walikota. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan; 7) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Pasal 60Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. 24. b. Lihat selengkapnyaTugas Dan Wewenang Kepala Daerah. (3) Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 26. Masing-masing kepala daerah tersebut dibantu oleh satu orang wakil. Contoh dinas daerah, yaitu dinas pendapatan, dinas pendidikan dan pengajaran, dinas kesehatan, serta dinas pariwisata, seni, dan budaya. Pemerintahan kabupaten dipimpin bupati, sedangkan pemerintahan kota dipimpin wali kota. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga. (4) Jika dalam Undang-undang ini di belakang perkataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah tidak disebut sesuatu penjelasan, maka yang. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Susunan atau struktur pemerintah desa umumnya terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa sebagai unsur. Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan. Eksistensi Ibu Kota Negara Sebagai Pemerintah Daerah Dalam Rezim Penyelenggaraan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. 7. Dalam diskusi bertajuk ”Bentuk Ideal Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Tahun 2022 dan 2023” yang diselenggarakan oleh Institut Otonomi Daerah, Kamis (10/2/2022), Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengingatkan, penjabat kepala daerah yang diangkat pada 2022 dan 2023 bisa. demokrasi. pendidikan; b. Setiap daerah. Pada pasal 40 dinyatakan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dinas daerah dipimpin kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. A. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Sementara pemerintah daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. KOMPAS. kesimpulan ini di dapatkan dari isi pasal Pasal 24 Undang-UndangNo. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui. 16. [6] Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah. dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Adapun pengertian pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Adapun syarat. dimiliki dari setiap daerah. 2018 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawabTiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. 13. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Hal tersebut karena ketentuan mengenai otorita tidak sama sekali diatur dalam ketentuan Undang. Pemerintahan Daerah, adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Ulèëbalang. Selanjutnya Pasal 24 ayat (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Setiap daerah di Indonesia dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala Daerah Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Istimewa. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Rakyat. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan. Memang mulanya istilah untuk menyebut pembagian wilayah ini dikenal dengan Daerah Tingkat II Kabupaten. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kabupaten/kota Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Terkait dengan hal itu, pada 20 April 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus tiga perkara yang dimohonkan sejumlah pihak menyangkut pengujian konstitusionalitas peniadaan Pilkada 2022 dan 2023 serta pengisian penjabat kepala daerah. (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada atau pemilukada, adalah pemilihan umum untuk. ∗∗)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Setiap Daerah dipimpin oleh seseorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seseorang Wakil Kepala Daerah. (2)Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. DPRD dan kepala daerah berkedudukansebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. 1. (3) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan. Pemerintahan provinsi diakui secara sah dan resmi dalam peraturan di negara republik Indonesia. perilaku tertentu yang oleh para ahli disebut dengan gaya kepemimpinan. Konsep otorita Ibu Kota Negara merupakan barang baru dalam ketentuan ketatanegaraan di Indonesia. Begitu juga dengan wali kota yang dibantu wakil wali kota.